Oleh: Andi Ilham, A.Md.Kes,.C.MLE
Koordinator Riset dan Kajian Strategis FKAK NTB
Satu kasus influenza A (H3N2) subclade K yang menimpa anak perempuan usia 12 tahun di Nusa Tenggara Barat seharusnya tidak diperlakukan sebagai kabar biasa yang lalu begitu saja. Kasus ini bukan sekadar temuan medis, melainkan ujian awal bagi keseriusan Pemerintah Provinsi NTB dalam membaca tanda-tanda risiko kesehatan masyarakat.
Memang benar, secara data resmi, baru satu kasus yang terkonfirmasi dari delapan spesimen yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. Namun perlu diingat, hasil tersebut baru diterima hampir dua bulan setelah pengambilan sampel. Dalam konteks penyakit menular, waktu adalah faktor krusial. Keterlambatan bukan hanya soal teknis laboratorium, tetapi soal kesiapsiagaan sistem.
Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa analisis SKDR hingga kini belum menunjukkan lonjakan signifikan kasus ILI, ISPA, maupun pneumonia. Secara administratif, pernyataan ini menenangkan. Namun secara sosiologis dan lapangan, belum tentu mencerminkan kondisi riil.
Sebagai aktivis kesehatan yang rutin berinteraksi dengan masyarakat, saya melihat masih banyak warga yang menganggap flu sebagai penyakit sepele. Anak-anak tetap sekolah saat demam, orang dewasa tetap bekerja meski batuk berat, dan fasilitas kesehatan sering kali menjadi pilihan terakhir. Kondisi ini berpotensi membuat data resmi tertinggal dibanding situasi lapangan.
Jika Pemprov NTB hanya menunggu lonjakan angka di sistem, maka intervensi selalu datang terlambat.
Influenza A (H3N2) dikenal memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi dibanding jenis influenza lain. Kelompok anak-anak menjadi salah satu kelompok paling rentan. Karena itu, kasus pertama pada anak seharusnya langsung memicu langkah ekstra, bukan sekadar prosedur standar.
Pemprov NTB perlu keluar dari pola reaktif dan mulai bersikap preventif. Musim hujan yang sedang berlangsung jelas meningkatkan risiko penularan. Mengabaikan faktor ini sama saja mempertaruhkan kesehatan publik atas nama “situasi masih terkendali”.
Menurut saya, ada beberapa langkah konkret yang perlu segera diperkuat oleh Pemprov NTB:
- Meningkatkan komunikasi risiko kepada publik, bukan sekadar imbauan normatif, tetapi edukasi yang jujur dan mudah dipahami.
- Memperkuat surveilans aktif di sekolah, terutama SD dan SMP, sebagai lokasi paling rentan penularan.
- Memastikan kesiapan puskesmas dan IGD, termasuk perlindungan bagi tenaga kesehatan yang kerap menjadi sasaran kemarahan saat masyarakat tidak paham prosedur.
- Melibatkan organisasi masyarakat sipil, komunitas kesehatan, dan relawan sebagai mitra edukasi, bukan hanya penonton kebijakan.
Sejarah kesehatan publik mengajarkan satu hal penting: krisis selalu terlihat jelas setelah terlambat. Satu kasus hari ini bisa menjadi puluhan kasus esok hari jika kewaspadaan ditunda.
Pemprov NTB masih punya ruang untuk bertindak lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih serius. Super flu ini tidak perlu ditakuti, tetapi jelas tidak pantas diremehkan. Keselamatan masyarakat seharusnya tidak menunggu viral, tidak menunggu penuh di IGD, dan tidak menunggu korban bertambah.
Satu kasus sudah cukup sebagai peringatan. Tinggal kemauan politik dan keseriusan kebijakan yang kini dipertaruhkan.
