BIMA-Aliansi masyarakat dan pemuda demo di depan Kantor Desa Woro Kecamatan Madapangga, Kamis 10 April 2025.
Aksi yang menuntut Kepala Desa Woro, Abdul Farid mengklarifikasi pengelolaan dana desa 2020-2022 yang sedang diusut Polres Bima ricuh.
Pantauan wartawan di lokasi, aksi yang semula berlangsung damai itu ricuh dan pendemo nyaris dianiaya oknum yang tidak bertanggungjawab di hadapan kepolisian.
Kericuhan dipicu beberapa pendukung Kepala Desa yang tidak terima adanya perdebatan antara massa setelah Kepala Desa membeberkan capaian sejak menjabat.
Situasi sempat tegang dan memanas. Pihak Kepolisian dan TNI berupaya mencegah terjadinya bentrok fisik antara kedua pihak.
Dalam aksinya, massa menuntut klarifikasi dugaan upaya intervensi proses hukum oleh pihak tidak bertanggungjawab.
Selain itu, massa pertanyakan bantuan Cadang Pangan Beras (CBP) tahun 2023-2024 dan meminta salinan dokumen APB Desa, RPJM Desa, RKP Desa, LPPD, LPJ APB Desa 2020-2024.
Kepala Desa Woro, Abdul Farid, membantah dugaan korupsi dana desa dan mengaku pengelolaan dana desa telah dilakukan secara transparan.
Dia menyebut BPD, Inspektorat, BPK, Kejaksaan maupun KPK telah mengawasi pengelolaan dana desa.
“Saya tidak pernah mengkorupsi dana desa maupun bantuan beras. Saya bersama Sekretaris dan Bendahara Desa sudah dua kali diperiksa Tipikor (Polres Bima) dan hasilnya kita tunggu saja,” akunya.
Terkait salinan dokumen yang diminta, Abdul Farid mengaku sudah dibawa ke ruangan Unit Tipikor Polres Bima.
“Kami sudah serahkan ke penyidik sebagai bahan acuan penyidik untuk memastikan apakah ada korupsi atau tidak,” pungkasnya. (habe)
