JPU Resmi Banding atas Putusan Lepas Badai NTB

BIMA-Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Bima resmi banding atas putusan lepas terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB. Jaksa mengajukan memori banding di Pengadilan Negeri Raba Bima pada Kamis 19 November 2026.

“Tadi sudah diupload memori banding. Artinya kami resmi mengajukan banding atas putusan lepas terdakwa badai NTB,” ucap Penuntut Umum, Syahrur Rahman di Kantor Kejaksaan Negeri Bima, Kamis 19 November 2026.

Sebelumnya majelis hakim menyatakan terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB terbukti bersalah melakukan pencemaran tertulis melalui sarana teknologi namun melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Bacaan Lainnya

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB terbukti melakukan perbuatan pencemaran tertulis dengan sarana teknologi informasi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, tetapi terdapat dasar peniadaan pidana.

“Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya,” ucap Hakim Ketua Nyoman Gede Ngurah Bagus Artama membacakan amar putusan.

Selain itu, majelis hakim juga menetapkan barang bukti berupa, 3 lembar tangkapan layar (screenshot) berupa unggahan foto pamflet yang disertai narasi (caption) dan komentar pada akun Facebook Badai NTB dilampirkan dalam berkas perkara.

Majelis hakim memutuskan, 1 unit telepon genggam merek Oppo tipe A96 warna hitam, beserta 1 buah kartu SIM Telkomsel dikembalikan kepada terdakwa.

Dasar hukum penuntut umum melakukan upaya hukum banding tersebut adalah sesuai Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Dalam amanat UU tersebut, ada tiga ketentuan penting, yakni dalam Pasal 244 ayat (3) mengatur putusan lepas apabila perbuatan terdakwa terbukti, tetapi terdapat dasar peniadaan pidana.

Sementara dalam Pasal 244 ayat (5) menyebutkan bahwa terdakwa yang diputus lepas dan berada dalam tahanan dilepaskan apabila Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding.

“Dalam Pasal 285 ayat (1), memberikan hak kepada Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi,” jelasnya. (man)

Pos terkait