BIMA-Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bima melakukan koordinasi dengan auditor pada Inspektorat Provinsi NTB menyusul hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dugaan korupsi pengelolaan dana BOS di SMAN 1 Woha Kabupaten Bima yang tidak kunjung keluar.
“Iya, sampai dengan hari ini hasil PKKN SMAN 1 Woha belum keluar. Kami tetap melakukan koordinasi dengan pihak Inspektorat,” ucap Kasi Pidsus Kejari Bima, Hamka J yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis 12 November 2026.
Ia mengatakan, beberapa pekan lalu pihak Inspektorat menghubungi pihaknya terkait kekurangan dokumen. “Kita langsung respon. Beberapa hari kemudian langsung dikirim,” terangnya.
Meski demikian, Ia optimis hasil audit dalam waktu dekat akan diterima sehingga penanganan perkara dapat diteruskan ke tahap selanjutnya. “Bersabar saja. Kita tunggu saja kawan-kawan Inspektorat melaksanakan tugasnya,” tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah tim auditor dari Inspektorat Provinsi NTB mendatangi SMAN 1 Woha Kabupaten Bima untuk melakukan proses PKKN atas dugaan korupsi pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2025.
Pelaksana PKKN oleh Inspektorat tersebut menindaklanjuti permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Bima yang melaksanakan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan.
Informasi yang diperoleh, hasil penyelidikan dan penyidik Bidang Pidsus Kejaksaan terungkap bahwa pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2025 ada masalah. Sekitar Rp 1,2 miliar, dari total dana BOS senilai Rp 2 miliar, diduga disalahgunakan.
Dugaan korupsi pengelolaan dana BOS di SMAN 1 Woha Kabupaten Bima telah naik ke tahap penyidikan. Namun penyidik Kejaksaan belum dapat menetapkan tersangka sebelum hasil audit kerugian negara dikantongi. (man)
