BIMA-Perkara dugaan korupsi di RSUD Sondosia Kabupaten Bima semakin dekat dilimpahkan ke meja hijau. Saat ini, Kejaksaan Negeri Bima tengah menyusun rencana surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan.
Kasi Pidsus Kejari Bima, Hamka J mengaku pihaknya tengah menyusun rencana surat dakwaan untuk perkara dugaan korupsi di RSUD Sondosia Kabupaten Bima.
“Sedang kami susun rencana dakwaannya,” ucap Hamka dikonfirmasi perkembangan penanganan perkara korupsi di RSUD Sondosia Kabupaten Bima, di ruang kerjanya pada Kamis 12 November 2026.
Ia memastikan, berkas perkara untuk tersangka Kadarmansyah dan Mahfud telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa peneliti. “Kan berkas sudah lengkap atau P-21. Tinggal menunggu rencana dakwaannya saja,” jelasnya.
Menurut dia, penyusunan rencana dakwaan tersebut perlu kehati-hatian dan membutuhkan waktu lama. “Ada yang lubang-lubang masih kita tutup. Masih finalisasi,” imbuhnya.
Penanganan perkara tersebut masih menunggu penyelesaian tahapan administrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti.
Perkara dugaan korupsi di RSUD Sondosia Kabupaten Bima tersebut sudah berjalan 5 tahun. Selama ini, antara Jaksa dengan penyidik Polres Bima melakukan koordinasi.
“Semua berprogres. Perkara itu sudah 5 tahun. Baru beberapa bulan saya masuk, sudah dinyatakan lengkap. Menangani perkara korupsi butuh kehati-hatian,” ucapnya.
Ia berharap semua pihak bersabar menunggu penyelesaian kasus ini. “Bersabar saja. Semua perkara harus ada kepastian hukumnya. Beri kami waktu untuk memprosesnya. Banyak perkara korupsi yang dilaporkan kepada kami. Semuanya menuntut diselesaikan secepatnya, sementara jumlah personel kami sedikit,” pintanya.
Berdasar hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Bima ditemukan pada item belanja makan minum harian pegawai realisasi anggaran Rp 118.600.000 juta. Sejumlah Rp 18.487.272 juta dapat dipertanggungjawabkan dan senilai Rp 100.112.729 juta merupakan kerugian negara.
Pada item belanja makan minum pasien diketahui realisasi anggaran Rp 197.087.300 juta, sejumlah Rp 55.159.978 juta dapat dipertanggungjawabkan dan senilai Rp 141.927.322 juta merupakan kerugian negara.
Realiasi anggaran pada item belanja oksigen sebesar Rp 184 juta, sejumlah Rp 130.790.000 juta dapat dipertanggungjawabkan dan senilai Rp 53.210.000 juta merupakan kerugian negara.
Untuk kegiatan akreditasi RSUD Sondosia Pemkab Bima merealisasikan anggaran (setelah dikurangi PPh pasal 21) sebesar Rp 501.557.600 juta, sejumlah Rp 415.311.000 juta dapat dipertanggungjawabkan dan senilai Rp 84.246.000 juta merupakan kerugian negara.
Realiasi anggaran pada belanja perjalanan dinas sebesar Rp 177.268.300 juta, sejumlah Rp 127.358.600 juta dapat dipertanggungjawabkan dan senilai Rp 49.909.700 juta merupakan kerugian negara.
Sehingga total kerugian negara mencapai Rp 431.405.751 juta. Dari jumlah kerugian negara tersebut, telah dikembalikan oleh tersangka Mahfud senilai Rp 80 juta (2 kali setor), tersangka Yulyan Averos senilai Rp 50 juta dan tersangka Kadarmansa senilai Rp 50 juta.
Sementara sisa kerugian negara dari total yang sudah disetor kembali oleh para tersangka sebesar Rp 251.405.751 juta belum ada pihak yang menyatakan bertanggungjawab.
Penetapan tersangka tidak dilakukan sekaligus. Awalnya Bendahara Pengeluaran Mahfud yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian disusul dr Yulyan Averos dan Kadarmansa sebagai tersangka kedua dan ketiga. (man)
