BIMA-Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Bima keberatan atas Nita pembelaan penasehat hukum terdakwa eks Kapolres Kota Bima AKBP Didik Putra Kuncoro. Penuntut Umum tetap pada pembuktian dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum.
Hal tersebut disampaikan JPU dalam persidangan lanjutan agenda tanggapan atas nota pembelaan terdakwa, di Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB pada Jum’at 20 November 2026.
Dalam tanggapannya, Penuntut Umum berpendapat bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum belum berhasil menggugurkan rangkaian pembuktian yang telah diajukan dalam Surat Tuntutan.
JPU menjelaskan, justru terdapat sejumlah fakta yang harus menjadi perhatian Majelis Hakim, khususnya keterangan Malaungi mengenai penyerahan uang Rp 1,5 miliar kepada Terdakwa, pembicaraan mengenai jatah uang bulan berikutnya, komunikasi WhatsApp Terdakwa dengan Tedi pada tanggal 29 Desember 2025, pengambilan uang Rp 1 miliar dari Malaungi oleh Tedi, penyetoran uang ke rekening Panin Bank atas nama Romli, laporan Tedi kepada Terdakwa mengenai penyetoran uang yang dibalas dengan kata “Good job”, penggunaan rekening pihak lain dalam rangkaian transaksi keuangan dan pembayaran biaya umrah melalui rekening yang menurut pembuktian Penuntut Umum menampung uang setoran peredaran narkotika.
“Rangkaian tersebut harus dinilai berdasarkan keterkaitan waktu, komunikasi, tindakan, dan hubungan para pihak,” tegas Syahru Rahman saat membacakan tanggapan dalam persidangan.
Menurut dia, tidak tepat apabila setiap peristiwa dipisahkan sehingga hubungan antara perintah Terdakwa, penyerahan uang, penyetoran, dan pelaporan dianggap tidak mempunyai relevansi satu sama lain.
“Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip pertanggungjawaban pidana individual, saya berpendapat bahwa pembelaan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan alat bukti yang telah diajukan dan diuji di persidangan,” ucapnya.
Berdasarkan seluruh uraian tanggapan tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan, menolak Nota Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Didik Putra Kuncoro untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan alasan-alasan pembelaan tersebut tidak beralasan menurut hukum.
Menyatakan bahwa fakta-fakta mengenai hubungan Terdakwa dengan Malaungi, penerimaan uang, komunikasi melalui Tedi, dan penyetoran uang harus dinilai secara menyeluruh dan tidak dipisahkan satu sama lain, menyatakan Penuntut Umum tetap pada pembuktian dan Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dalam persidangan.
“Menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, sepanjang unsur-unsur dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan,” pungkasnya. (man)







