AKBP Didik Terlibat Sekongkol dan Nikmati Hasil Jualan Narkoba

BIMA-Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Bima membeberkan fakta keterlibatan eks Kapolres Kota Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro dalam pemufakatan jahat peredaran narkotika. Tidak hanya terlibat sekongkol dengan terdakwa lain, tapi juga diduga menikmati setoran hasil jualan narkoba dari para bandar.

“Fakta persidangan justru menunjukkan adanya hubungan melalui Malaungi yang mempunyai komunikasi langsung dengan Terdakwa sekaligus dengan Ko Erwin dan Boy,” ungkap Penuntut Umum, Syahrur Rahman saat membacakan tanggapan atas nota pembelaan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB pada Jum’at 20 November 2026.

JPU membeberkan rangkaian peristiwa hingga menjerat AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dalam perkara pemufakatan jahat dan TPPU narkotika.

Bacaan Lainnya

Pada Februari 2025, Malaungi meminta Boy untuk menemui dirinya di asrama dinas Polres Bima Kota.

Dalam pertemuan tersebut, Malaungi menawarkan kesempatan kepada Boy untuk menjalankan peredaran narkotika dengan kewajiban memberikan uang setoran atau uang atensi.

“Pada Mei sampai September 2025, Boy menyerahkan uang hasil peredaran narkotika secara bertahap kepada Malaungi,” ungkap JPU Syahrur Rahman.

Pada awal Juni 2025, Malaungi melaporkan kepada Terdakwa mengenai adanya pengedar narkotika yang menawarkan penjualan dan pengedaran narkotika di wilayah Bima Kota.

“Dalam uraian tuntutan, Terdakwa kemudian menyetujui mekanisme setoran dua minggu sekali sebesar Rp200 juta,” beber pria yang akrab disapa Syahrur itu.

Menurut dia, rangkaian tersebut menunjukkan hubungan yang didakwakan bukanlah hubungan yang berdiri sendiri, melainkan hubungan melalui komunikasi dan tindakan yang saling berkaitan.

“Dengan demikian, tidak adanya pertemuan langsung antara Terdakwa dengan Ko Erwin atau Boy tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai tidak adanya permufakatan jahat,” tegasnya.

Yang harus dibuktikan adalah adanya kesepakatan atau keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana yang menjadi tujuan permufakatan, bukan keharusan seluruh pihak bertemu dalam satu tempat.

Keterangan Malaungi tidak dapat dinilai secara terpisah karena terdapat fakta-fakta lain yang memberikan persesuaian terhadap keterangannya.

“Dalam Surat Tuntutan halaman 4 diuraikan Malaungi menyimpan uang sebesar Rp1,5 miliar yang menurut keterangannya merupakan bagian untuk Terdakwa,” sebut Syahrur.

Pada awal November 2025, Terdakwa menghubungi Malaungi dan meminta agar uang tersebut diserahkan di Uma Lengge yang berada di lingkungan Markas Komando Polres Bima Kota.
Malaungi kemudian membawa koper berisi uang dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

“Yang menarik, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengingatkan jatah satu bulan berikutnya masih belum diambil.
Malaungi menjawab jatah tersebut sudah disiapkan,” sambungnya.

Pada 29 Desember 2025 Terdakwa menghubungi ajudannya, Tedi Adrian melalui WhatsApp.

Terdakwa memberikan pesan “Ria ambil barang besar di Pak Ekky bawa mobil.” Kemudian Terdakwa melanjutkan “Tempatnya di mana nanti tanya Pak Ekky.”

Tedi Adrian kemudian menghubungi Malaungi untuk meminta petunjuk mengenai pengambilan barang tersebut. Selanjutnya Malaungi menyerahkan uang sebesar Rp 1 miliar kepada Tedi dan temannya, Paerul Rozi.

Malaungi bahkan menyampaikan jumlah uang tersebut adalah satu miliar rupiah dan meminta agar berhati-hati.

Setelah uang disimpan sementara, Tedi melakukan penyetoran ke rekening Panin Bank atas nama Romli.

Setelah penyetoran selesai, Tedi melaporkan kepada Terdakwa melalui WhatsApp. Terdakwa menjawab “Good job.”

“Fakta ini merupakan bukti penting yang tidak boleh diabaikan. Mengapa? Karena terdapat hubungan yang jelas antara perintah Terdakwa kepada ajudannya. Komunikasi ajudan dengan Malaungi. Penyerahan uang oleh Malaungi. Penguasaan sementara uang oleh ajudan. Penyetoran uang ke rekening atas nama Romli dan Pelaporan hasil penyetoran kepada Terdakwa yang kemudian memberikan respons,” urainya.

Penasihat Hukum mengemukakan bahwa pembayaran umrah merupakan kegiatan yang sah dan tidak dapat dikaitkan secara otomatis dengan tindak pidana narkotika.

Terdakwa meminta istrinya menghubungi Debi untuk melakukan pembayaran biaya umrah.

Pada 22 Januari 2026 dilakukan transfer sebesar Rp284.551.000,00 dari rekening Panin Bank atas nama Romli ke rekening PT Zahra Oto Mandiri. Pada 23 Januari 2026 dilakukan penarikan dan transfer tambahan sebesar Rp 100 juta.

“Rangkaian pembayaran tersebut dikaitkan dengan dana yang tersimpan dalam rekening Romli. Fakta ini perlu dinilai bersama dengan asal dana yang masuk ke rekening tersebut, termasuk setoran uang yang sebelumnya dilakukan melalui Tedi,” pungkasnya. (man)

Pos terkait