BIMA-Pimpinan dan anggota Pansus DPRD Kabupaten Bima melakukan serangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) di sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim).
Para wakil rakyat yang berkunjung yakni, Ir. Ahmad selaku Ketua, Sulaiman MT dan Muhamad Siddik selaku Wakil Ketua, Muhammad Erwin selaku Sekretaris serta Edy Muhlis dan Mustakim selaku anggota, juga didampingi Syarifuddin Azis dari Sekretariat DPRD.
Menurut Ketua Pansus Ir. Ahmad, Kunker ini dalam rangka studi komparatif terkait rencana Pemerintah Kabupaten Bima membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
“Hari ini kita baru saja diterima oleh Pimpinan Brida Jawa Timur dan jajaran di Kantor Brida Jatim Surabaya,” papar duta Partai Nasdem ini.
Ahmad mengatakan, rombongan Pansus diterima langsung oleh Prof. Irtanto selaku Peneliti Utama Brida yang mewakili Kepala Brida yang saat ini sedang bertugas sebagai Pejabat Bupati Pasuruan.
“Tadi Prof menjelaskan banyak hal terkait Brida, baik dari aspek kelembagaan, SDM, keuangan maupun perannya dalam menunjang pembangunan daerah,” ujarnya.
Ahmad menjelaskan urgensi pembentukan Brida di sebuah daerah sebagaimana dijelaskan Prof. Irtanto adalah dalam rangka menunjang percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat.
Sehingga Brida ini bekerja sangat efisien dan efektif. Hal ini terbukti Struktur Organisasi Brida Jatim ini simpel hanya ada 3 Pejabat Struktural yaitu Kepala Badan, Sekretaris dan Kasubag. Kepegawaian, selebihnya fungsional semua.
Menurut Profesor Irtanto, kutip Ahmad, kebutuhan Brida di setiap daerah berbeda. Bisa saja karena alasan kekurangan SDM dan pertimbangan kemampuan keuangan.
Untuk tahap awal, tugas-tugas di Brida bisa digabungkan menjadi Bidang di Bappeda sehingga nomenklaturnya Bapperida.
“Untuk kita di Kabupaten Bima, kami di Pansus sangat menghargai keinginan eksekutif untuk membentuk Brida ini. Namun semuanya perlu kajian dan pendalaman,” tuturnya.
Kegiatan studi komparatif Pansus ini, lanjut Ahmad, bagian dari proses kajian untuk mendapatkan masukan dan gambaran yang komprehensif.
“Apakah Kabupaten Bima untuk saat ini sudah layak membentuk Brida tersendiri atau bagaimana,” tuturnya.
Sebab, tambah Ahmad, di beberapa daerah yang sudah maju saja termasuk beberapa Kabupaten di Jawa Timur banyak yang memilih opsi Brida menempel di Bappeda sehingga menjadi Bapperida.
Jadi semua masih berproses di Pansus. Pihaknya akan mengkaji semua aspek sehingga menghasilkan keputusan terbaik untuk rakyat dan daerah ini.
“Kita tidak ingin membentuk OPD yang hanya sekedar untuk melaksanakan perintah undang-undang, tapi juga harus dipikirkan efisiensi dan efektifitasnya bagi daerah dan rakyat kita,” ucapnya.
Pansus akan melanjutkan kegiatan Kunker pada Kamis dan Jum’at pekan ini di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan Madura. (man)
