BIMA-Berkas dugaan korupsi penyaluran dana KUR pada BNI Cabang Bima senilai Rp 35 miliar saat ini sedang diteliti ulang kelengkapan syarat formil dan materil oleh Jaksa peneliti pada Kejaksaan Negeri Bima. Penelitian ulang ini dilakukan setelah dilimpahkan kembali oleh penyidik Polres Kota Bima.
Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bima, Hamka J menjelaskan, pihaknya sedang meneliti ulang kelengkapan syarat formil dan materil terhadap berkas perkara KUR BNI Bima yang dikirim kembali oleh penyidik Polisi.
“Berkas yang dikirim kembali oleh penyidik sudah masuk. Kami sedang menelitinya ulang,” ucap Hamka yang dikonfirmasi detailntb.com di ruang kerjanya pada Kamis 12 November 2026.
Ia mengingatkan, penelitian kelengkapan syarat terhadap berkas tersebut tidak bisa sembarang dilakukan. Pihaknya membutuhkan ketelitian dan kecermatan agar tidak salah mengambil keputusan. “Kami butuh waktu. Semua pihak agar bisa bersabar,” pintanya.
Berkas dikirim pertama kali oleh penyidik Polres Kota Bima pada Kamis 26 Maret 2026 sore. Ada 7 berkas untuk 7 orang tersangka dari total 9 tersangka. Untuk berkas 2 lain, yakni berkas tersangka Sri Rahmawati dan Eka Hairani masih dilengkapi oleh penyidik.
Penyidik baru mengirim berkas tersangka M Amin selaku mantan Pimpinan BNI Cabang Bima, tersangka Irfan Mansyur selaku mantan Kepala Bagian Kredit, tersangka Damhuri selaku mantan Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis, tersangka Dedy selaku mantan anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2019-2024, tersangka Ismail selaku ASN UPTD Dikbudpora Parado, tersangka Ikhsan selaku mantan Plh Kepala SMAN I Woha dan tersangka M Isnaini karyawan BNI Bima.
Dalam perkara ini, penyidik Polisi telah memeriksa 14 orang dari pihak BNI Cabang Bima, 12 orang Koordinator/CA (Collection Agen), 790 orang Nasabah/Debitur dari total 1.634 nasabah.
Selain itu, ahli dari Perkreditan BNI, ahli Auditor BNI, ahli Perbendaharaan RI, ahli Auditor BPKP NTB dan ahli Pidana serta telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka.
Berdasar hasil audit BPKP perwakilan NTB, total kerugian negara dalam perkara ini senilai Rp. 39.089.800.000 miliar. (man)






