Majelis Hakim Kasus Badai NTB Dilaporkan ke Komisi Yudisial

BIMA-Penasehat hukum Hilda Komala Dewi resmi melaporkan majelis hakim pemutus perkara terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB ke Komisi Yudisial (KY). Pelapor menduga majelis hakim melanggar etik karena memutus lepas Badai NTB dari segala tuntutan.

Laporan dugaan pelanggaran etik tersebut diajukan penasehat hukum korban, Taufiqurrahman, S.H., M.H., via email KY RI di Jakarta, baru-baru ini.

“Benar, kami laporkan dugaan ketidakcermatan dan ketidakprofesionalan majelis hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam menyusun pertimbangan hukum perkara pidana terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB,” ujar Taufiqurrahman yang dihubungi Senin 16 November 2026.

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, pengaduan tersebut berfokus pada penerapan alasan pembenar demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Terdapat sejumlah aspek dalam pertimbangan putusan yang perlu diperiksa dari sudut kecermatan, objektivitas, profesionalitas, dan tanggung jawab etik hakim,” nilai pria yang biasa disapa Opik itu.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur tindak pidana pencemaran tertulis dengan sarana teknologi informasi sebagaimana Pasal 433 ayat (2) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Namun, Majelis Hakim kemudian menerapkan alasan pembenar berupa kepentingan umum sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menurut dia, penerapan alasan pembenar memang dikenal dalam hukum pidana. Terpenuhinya unsur tindak pidana tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya alasan pembenar. Namun, penerapannya harus didasarkan pada pengujian fakta yang cermat dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang menjadi persoalan bukan apakah pemberantasan narkotika merupakan kepentingan umum. Tentu itu merupakan kepentingan yang harus didukung. Persoalannya adalah apakah tujuan tersebut dengan sendirinya membuktikan kebenaran tuduhan terhadap orang tertentu,” demikian pokok keberatan yang disampaikan dalam materi pengaduan.

Salah satu perhatian utama dalam laporan tersebut adalah penilaian terhadap dasar faktual tuduhan kepada korban, Hilda Komala Dewi. Taufiqurrahman meminta agar diperiksa apakah keterangan terdakwa, keterangan saksi Muhammad Rizal Ansari, serta alat bukti T-8 dan T-24 benar-benar mempunyai hubungan faktual yang cukup dengan tuduhan terhadap korban.

Dalam pertimbangan putusan, alat bukti T-24 dihubungkan dengan fakta bahwa beberapa orang yang fotonya tercantum dalam pamflet telah ditangkap berkaitan dengan perkara narkotika. Namun, menurut materi pengaduan, fakta mengenai penangkapan orang lain tidak otomatis membuktikan keterlibatan korban.

“Pembuktian terhadap seseorang harus bersifat individual. Fakta bahwa orang lain dalam satu pamflet telah ditangkap tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menghubungkan korban dengan dugaan tindak pidana yang sama,” jelasnya.

Selain dasar faktual, laporan tersebut juga menyoroti kronologi publikasi dan langkah hukum yang dilakukan terdakwa. Unggahan yang menjadi objek perkara dilakukan pada 18 Desember 2024, sedangkan laporan terdakwa terhadap korban tercatat pada 14 Januari 2025. Sejumlah surat dari instansi terkait yang dibahas dalam putusan terbit pada Maret dan April 2025.

“Perbedaan waktu tersebut perlu diperiksa untuk memastikan informasi apa yang sebenarnya telah dimiliki terdakwa sebelum memublikasikan foto dan identitas korban,” tegasnya.

Ia menegaskan tidak menyimpulkan bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan verifikasi sebelumnya, tetapi meminta agar dasar informasi tersebut dijelaskan dan dinilai secara objektif.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah proporsionalitas penggunaan media sosial.

Majelis Hakim mempertimbangkan Facebook sebagai sarana yang memungkinkan informasi menjangkau masyarakat luas. Namun, menurut pengaduan tersebut, luasnya jangkauan media tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa publikasi foto dan identitas seseorang merupakan cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemberantasan narkotika.

“Laporan itu juga menyoroti perlindungan terhadap kehormatan dan martabat korban. Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim telah menguraikan dampak publikasi terhadap nama baik korban serta dampak sosial yang dialami anak korban. Karena itu, pengaduan meminta agar diperiksa apakah kerugian tersebut telah diberikan bobot yang memadai ketika alasan pembenar kepentingan umum diterapkan,” pungkasnya. (man)

Pos terkait