BIMA-Puluhan warga Desa Tumpu Kecamatan Bolo menyegel Kantor Desa setempat Senin (5/2). Diduga dipicu penggunaan ADD secara pribadi.
Selain soal proyek, aksi warga yang terjadi spontan itu juga mempertanyakan pembayaran insentif marbot, guru ngaji, Ketua RT hingga RW untuk bulan November dan Desember 2023 yang belum dibayar.
Kapolsek Bolo, Iptu Nurdin yang dihubungi, mengatakan puluhan masyarakat Desa Tumpu melakukan aksi demo spontanitas dengan menyegel kantor desa.
“Iya benar, puluhan warga demo dan akhirnya menyegel kantor desa,” ucap Nurdin dihubungi via sambungan WhatsApp.
Nurdin menceritakan, sekitar pukul 10.00 wita sekelompok warga Desa Tumpu secara spontanitas menanyakan anggaran ADD tahun 2023 yang belum diselesaikan oleh pemerintah Desa Tumpu.
Hadir saat klarifikasi yakni Kepala Desa Tumpu Mahyudi beserta staf, Ketua BPD Marhin, Bhabinkamtibmas, Babinsa serta Babintrantib.
“Kehadiran massa ini diterima baik oleh kepala desa untuk membahas anggaran yang belum dikerjakan,” ujarnya.
Warga menanyakan beberapa anggaran tahun 2023 yang sampai saat ini belum dilaksanakan, seperti pembayaran gaji RT, RW, marbot, imam, guru ngaji selama 3 bulan dan pekerjaan fisik di RT 08 Desa tumpu yang sampai saat ini belum dikerjakan meski telah dialokasikan anggarannya.
Pada kesempatan itu, sambung Nurdin, Kepala Desa Tumpu menyampaikan terkait gaji RT dan seterusnya ada sama bendahara dan pekerjaan fisik di RT 08 dikerjakan oleh Sekdes Desa Tumpu.
Di tempat yang sama, Bendahara Desa, Mansyur menyampaikan uang untuk pembayaran gaji RT, RW, marbot, imam, dan guru ngaji telah dipinjam oleh Sekdes Desa Tumpu sebanyak Rp. 60 juta.
“Sehingga saya belum membayar gaji, RT dan RW, marbot, dan imam mesjid maupun guru ngaji,” sebutnya.
Sementara Sekdes Desa Tumpu, Iksan mengaku anggaran untuk pembukaan jalan baru di RT 08 Desa Tumpu sebesar Rp. 37 juta sudah dipakai.
“Saya akan mengerjakan selambat-lambatnya pada bulan Maret,” kutip Nurdin.
Pengakuan oknum Sekdes ini memicu emosi massa yang keluar dari ruangan pertemuan dan melakukan penyegelan Kantor Desa Tumpu.
Salah seorang warga Sudirman alias Hogen menegaskan, kantor desa akan dibuka setelah pihak Inspektorat hadir untuk memberikan tanggapan terkait anggaran ADD maupun gaji.
“Kami masih mencoba melakukan negosiasi dengan masyarakat,” pungkasnya. (man)
