BIMA-Tim gabungan melaksanakan operasi penutupan akses jalan dalam kawasan hutan So Lano Desa Woro. Sebagai upaya meminimalisir aktivitas ilegal logging.
Sedangkan personel KPH Marowa memilih absen dalam kegiatan yang melibatkan TNI, Polri, Pemdes Woro serta BPD Desa Woro itu.
Kepala Desa Woro, Abdul Farid Ismail mengatakan, penutupan akses jalan ini menindaklanjuti tuntutan elemen masyarakat saat menggelar demo belum lama ini.
“Kami jajaran Pemdes bersama TNI-POLRI dan Pol PP melumpuhkan akses yang diduga sering memperlancarkan aktivitas ilegal logging,” ucapnya di lokasi, Selasa (21/11/2023).
Selain menindaklanjuti tuntutan pendemo, operasi ini menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama Camat, Danposramil, dan Kapolsek pada Senin (20/11/2023) malam.
“Walau tidak ada pihak KPH yang terlibat pagi ini, dengan semangat dan komitmen yang kuat, alhamdulilah akses jalan ilegal logging ini sudah diputus,” tuturnya.
Dia mengancam akan melakukan tindakan hukum apabila ada pihak yang hendak mengaktifkan kembali akses jalan ini.
“Jika diketahui ada yang coba-coba melawan, kami tidak akan mentolerir. Kami akan kejar sampai ke habitatnya,” ancamnya.
Dia menyayangkan sikap KPH Marowa yang tidak hadir dalam operasi ini. Padahal, menurut dia, kegiatan ini merupakan wewenang KPH.
“Kami hanya bersifat membantu tugas mereka demi menjaga kondusifitas kamtibmas saja,” ujarnya.
Danposramil Madapangga, Serma Yusrah mengatakan pihaknya bersama Kepolisian bersifat membantu kegiatan tersebut.
“Kami dan Polsek serta Pol PP Madapangga bertindak sesuai tugas dan fungsi,” ujarnya.
Senada disampaikan Kapolsek Madapangga IPTU Kader. Mereka hanya membantu kegiatan tersebut.
“Kami sifat back-up saja dan yang punya tugas pokok dalam soal hutan kawasan adalah KPH, dalam hal ini KPH Marowa,” tuturnya. (habe)