BIMA-Penyidik Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bima telah mengantongi hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) kasus hibah kapal Banawa pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima. Hasil audit Inspektorat diketahui kerugian negara mencapai Rp 2,3 miliar.
“Kami sudah terima hasil PKKN kasus kapal Banawa dari Inspektorat Kabupaten Bima. Kerugian negara total loss, mencapai 2,3 miliar,” ucap Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bima, Hamka J dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Kamis 12 November 2026.
Ia mengatakan, Laporan Hasil Akhir (LHA) dari Inspektorat tersebut baru diterima pihaknya beberapa hari lalu. Selanjutnya, penyidik akan merapikan kembali semua dokumen yang ada.
“Dalam waktu dekat kami akan menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap para pihak terkait,” tuturnya.
Hingga kini, penyidik Kejaksaan belum ada menetapkan tersangka. “Sebelum penetapan ada ekspose lagi. Jadi, tidak sembarang,” ujarnya.
Pada Oktober 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menerima hibah kapal Banawa 77 dari Kementerian Perhubungan RI. Kapal tersebut berukuran 35 GT.
Kala itu, penerimaan kapal Banawa 77 ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima yang saat itu dijabat oleh Syafrudin. Berdasarkan dokumen, pembuatan kapal tersebut menelan anggaran sebesar Rp. 2.355.706.144 miliar.
Informasi yang diperoleh, sejak saat diterima hingga saat ini kapal hibah tersebut tidak diketahui keberadaannya alias raib. Tragisnya lagi, tidak pernah tercatat sebagai aset milik Pemkab Bima.
Setelah penyidik menemukan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta bukti permulaan yang cukup, penyidik meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan dengan surat perintah penyidikan bernomor: PRINT-07/N.2.14/Fd.2/07/2025.
Barang bukti berupa 1 unit kapal telah disita oleh penyidik dan pengelolaan diserahkan kembali pada Dishub Kabupaten Bima. (man)
