BIMA-Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bima meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke tahap penyidikan. Peningkatan status ini dilakukan setelah Penyidik menemukan dugaan peristiwa pidana dalam proses penyaluran dana KUR pada tahun 2023 lalu.
“KUR BRI naik dik (penyidikan). Kemarin baru periksa,” ucap Kasi Pidsus Kejari Bima, Hamka J via pesan WhatsApp pada Selasa 11 November 2026.
Peningkatan status penanganan ini dilakukan setelah Penyidik menemukan peristiwa pidana usai melakukan pemeriksaan beberapa saksi, baik dari internal BRI maupun nasabah.
Sebelumnya, penyidik tindak pidana khusus melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang pejabat lingkup BRI Bima. Mereka dimintai keterangan seputar prosedur penyaluran dana KUR ke petani pada tahun 2023 lalu yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.
Penyidik tidak melakukan pemanggilan terhadap para petani. Penyidik melakukan terobosan dengan mendatangi mereka di Kecamatan asal, seperti di Kecamatan Bolo, Madapangga dan di Kecamatan Wera.
“Kita tidak panggil. Kita jemput bola dengan mendatangi langsung para nasabah. Hal ini juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat,” jelas Hamka pada detailntb.com sekitar Juli 2026 lalu.
Penyelidik telah memeriksa 38 orang terdiri dari 35 orang nasabah dan 5 orang pejabat lingkup BRI Bima. “Pemeriksaan akan terus berlanjut hingga tuntas,” terangnya.
Kasus KUR di BRI Bima tersebut terjadi pada tahun 2023. Nilai uang pinjaman yang sudah digelontorkan hampir Rp 2 miliar. Pada tahun 2024 lalu, pengembalian KUR macet. (man)
